🕷️ Crawler Inspector

URL Lookup

Direct Parameter Lookup

Raw Queries and Responses

1. Shard Calculation

Query:

Response:

Calculated Shard: 170 (from laksa135)

2. Crawled Status Check

Query:

curl -X POST \
  'http://laksa170.int.ahrefs:8124/' \
  -H 'Content-Type: text/plain' \
  -H 'X-ClickHouse-Database: crawler3' \
  -H 'Authorization: Basic YXBpOg==' \
  -d 'SELECT getAhrefsURLFromUnparsed(src_unparsed) AS found_url, ifNull(toUnixTimestamp(download_stamp), 0) AS crawl_time, ifNull(toUnixTimestamp(props_url_first_seen), 0) AS first_indexed_time, download_http_code AS http_code, src_unparsed AS src_unparsed, src_root_hash AS src_root_hash, history_drop_reason AS history_drop_reason, meta_title AS meta_title, meta_descriptions AS meta_descriptions, attrs_boilerpipe_text AS attrs_boilerpipe_text, attrs_markdown AS attrs_markdown, attrs_readable_markdown AS attrs_readable_markdown, meta_canonical AS meta_canonical FROM crawler3.page_info_local FINAL PREWHERE (src_root_hash, src_unparsed) IN ((getAhrefsRootHashFromUnparsed(getAhrefsUnparsedNoserviceFromURL(\'https://pajak.go.id/id/artikel/siapa-saja-bisa-pertahankan-kedaulatan-negara\')), getAhrefsUnparsedNoserviceFromURL(\'https://pajak.go.id/id/artikel/siapa-saja-bisa-pertahankan-kedaulatan-negara\'))) FORMAT JSONEachRow'

Response:

{"found_url":"https:\/\/pajak.go.id\/id\/artikel\/siapa-saja-bisa-pertahankan-kedaulatan-negara","crawl_time":1772983962,"first_indexed_time":1581110549,"http_code":200,"src_unparsed":"id,go,pajak!\/id\/artikel\/siapa-saja-bisa-pertahankan-kedaulatan-negara s443","src_root_hash":"8374074798249820370","history_drop_reason":null,"meta_title":"Siapa Saja Bisa Pertahankan Kedaulatan Negara | Direktorat Jenderal Pajak","meta_descriptions":["Oleh: Muflih Fathoniawan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Di kanal media sosial Instagram Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, diunggah foto beliau bersama para petinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Kamis (30\/2) . Dalam keterangannya, Sri Mulyani hadir dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2020. Sri Mulyani menyatakan bahwa anggaran belanja militer Indonesia berada pada urutan ketiga nominal terbesar di antara negara-negara tetangga, namun memiliki rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio total belanja pemerintah terendah."],"attrs_boilerpipe_text":"Oleh: \nMuflih Fathoniawan\n, pegawai Direktorat Jenderal Pajak\nDi kanal media sosial Instagram Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, diunggah foto beliau bersama para petinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Kamis (30\/2) . Dalam keterangannya, Sri Mulyani hadir dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2020. Sri Mulyani menyatakan bahwa anggaran belanja militer Indonesia berada pada urutan ketiga nominal terbesar di antara negara-negara tetangga, namun memiliki rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio total belanja pemerintah terendah.\nSri Mulyani juga menyebutkan bahwa dalam komposisi belanja pertahanan masih didominasi alokasi untuk personel TNI. Sedangkan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) belum terbangun. Kondisi ini perlu menjadi perhatian khusus, terlebih akhir-akhir ini kapal asing ilegal yang masuk wilayah Republik Indonesia di perairan Natuna dan mengancam kedaulatan negara.\nMemang dalam postur Anggaran Penerimaan dan Belanja Nasional (APBN) 2020, Kementerian Pertahanan mengantongi anggaran paling besar mencapai Rp131,2 triliun, dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.683,5 triliun. Anggaran pada kementerian tersebut naik Rp21,6 triliun dibanding tahun kemarin. Anggaran yang ditetapkan pada September 2019 lalu ini pun naik dari Rancangan APBN sebesar Rp127,4 triliun. Dalam APBN, alokasi ini masuk dalam kategori fungsi pertahanan dengan jenis belanja di antaranya, pengadaan barang dan jasa militer, produksi alutsista industri dalam negeri dan pengembangan industri pertahanan, penyelenggaraan perawatan personel matra darat, laut dan udara.\nLantas bagaimana strategi untuk meningkatkan sistem pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara?\nPembebasan Pajak\nPemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.\nPada pasal 1 angka 1 beleid tersebut telah dibebaskan dari pengenaan PPN impor Barang Kenapa Pajak di antaranya atas senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI untuk melakukan impor tsb, dan komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri, yang diimpor oleh PT (PERSERO) PINDAD, yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI.\nTak hanya pada barang kena pajak impor, pada pasal 2 angka 2 pun disebutkan bahwa barang kena pajak tertentu dibebaskan dari pengenaan PPN, meliputi senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patoli dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT (PERSERO) PINDAD untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI.\nPada pasal 2 angka 8 PP 38 Tahun 2003  juga dijelaskan bahwa dibebaskan pengenaan PPN untuk peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan Nasional yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan atau TNI. Sedangkan pada pasal 3 angka 6 disebutkan bahwa jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional.\nPemerintah juga telah menerbitkan PP Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan Dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Pada pasal 1 huruf a disebutkan bahwa alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya, dan alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia, alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia yang diimpor oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas impornya tidak dipungut PPN.\nTermasuk apabila angkutan tersebut diimpor oleh pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak dipungut PPN sesuai pasal 1 huruf b PP 50 Tahun 2019.  Untuk penyerahan alat angkutan tertentu yang tidak impor pun tidak dipungut PPN sesuai dengan pasal 2 huruf a dan b PP 50 Tahun 2019.\nTertib Pajak\nAlokasi anggaran pertahanan tersebut dipenuhi dari berbagai unsur penerimaan negara. Salah satunya penerimaan perpajakan dengan target mencapai Rp1.865,7 triliun. Pajak ini merupakan kontribusi wajib dari seluruh rakyat Indonesia. Semangat gotong royong dengan pajak ini, seluruh lapisan masyarakat bisa turut memenuhi kebutuhan pertahanan Indonesia. Personel TNI yang menjadi garda terdepan menjaga kedaulatan negara, juga secara tidak langsung berkontribusi melalui pajak.\nDari penghasilannya dikenakan pajak penghasilan sesuai tarif yang berlaku. Setiap tahun  juga turut melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Orang Pribadi dengan benar, lengkap, jelas dan tepat waktu melalui e-Filing. Kewajiban ini sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 8 tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara\/Anggota Tentara Nasional Indonesia\/Kepolisian Republik Indonesia Melalui Efiling.\nSiapa saja bisa berperan serta mempertahankan NKRI, tidak hanya kewajiban mutlak TNI. Mulai dari diri sendiri, mulai tertib pajak, dan mulai melaporkan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan di awal waktu. Bisa menggunakan fasilitas e-Filing untuk lapor SPT. Hanya perlu koneksi internet, tanpa perlu repot keluar rumah.\nYuk kita bantu negara memenuhi kebutuhan anggarannya. Kita bantu TNI mempertahankan kedaulatan NKRI.\n*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.","attrs_markdown":"[Lompat ke isi utama](https:\/\/pajak.go.id\/id\/artikel\/siapa-saja-bisa-pertahankan-kedaulatan-negara#main-content)\n\n## Navigasi kedua\n- [Profil](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id)\n  - [Overview](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/selayang-pandang)\n  - [Visi, Misi, Tujuan, dan Maklumat Pelayanan](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/visi-misi-tujuan-dan-maklumat-pelayanan)\n  - [Tugas dan Fungsi](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/tugas-dan-fungsi-0)\n  - [Logo DJP](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/logo-direktorat-jenderal-pajak)\n  - [Kode Etik dan Kode Perilaku](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/kode-etik-dan-kode-perilaku)\n  - [Struktur Organisasi](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/struktur-organisasi)\n  - [Daftar Pejabat](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/daftar-pejabat-page)\n  - [Unit Kerja](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/unit-kerja)\n  - [Hasil Survei](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/halaman-infografis-pajak)\n- [Peraturan](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id)\n  - [Peraturan](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/peraturan)\n  - [Kurs](https:\/\/fiskal.kemenkeu.go.id\/informasi-publik\/kurs-pajak)\n  - [Tarif Bunga](https:\/\/fiskal.kemenkeu.go.id\/informasi-publik\/kmk-tarif-bunga)\n- [Unduh](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id)\n  - [Aplikasi Perpajakan](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/aplikasi-page)\n  - [Formulir Perpajakan](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/formulir-page)\n- [Informasi Publik](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id)\n  - [Daftar Informasi Publik](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id)\n    - [Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diinformasikan Secara Berkala](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/informasi-yang-wajib-disediakan-dan-diumumkan-secara-berkala)\n    - [Daftar Informasi yang Wajib Diumumkan Dengan Serta Merta](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/informasi-yang-wajib-diumumkan-secara-serta-merta)\n    - [Daftar Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/informasi-publik-tersedia-setiap-saat)\n  - [Anggaran dan Realisasi Keuangan](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id)\n    - [Rencana Kerja dan Anggaran](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/rencana-kerja-dan-anggaran-0)\n    - [Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/daftar-isian-pelaksanaan-anggaran)\n    - [Realisasi Belanja](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/realisasi-belanja)\n    - [Laporan Keuangan DJP](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/keuangan-page)\n  - [Transparansi Kinerja Ditjen Pajak](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id)\n    - [Sasaran dan Rencana Strategis](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/sasaran-dan-rencana-strategis-2020-2024-direktorat-jenderal-pajak)\n    - [Rencana Kerja Ditjen Pajak](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/rencana-kerja-ditjen-pajak)\n    - [Laporan Kinerja DJP](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/kinerja-page)\n      - [Laporan Kinerja Unit Kerja](https:\/\/pajak.go.id\/laporan-kinerja-unit-kerja)\n    - [Laporan Tahunan DJP](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/tahunan-page)\n    - [Realisasi Pendapatan Pajak](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/realisasi-pendapatan)\n  - [Layanan Digital](https:\/\/pajak.go.id\/layanan-digital\/)\n  - [PPID](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/akses-informasi-publik-melalui-layanan-ppid)\n    - [Profil PPID DJP](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/gambaran-singkat-pembentukan-ppid-tingkat-i)\n    - [Regulasi Informasi Publik](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/regulasi-ppid)\n    - [Prosedur Permohonan](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/prosedur-permohonan)\n    - [Laporan PPID](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/laporan-ppid)\n    - [Statistik Akses Informasi Publik](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/statistik-akses-informasi-publik)\n    - [Jalur dan Waktu Layanan](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/jalur-dan-waktu-layanan)\n  - [Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/saluran-pengaduan)\n  - [Penyediaan Pembicara, Pembahas, atau Moderator pada Kegiatan](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/penyediaan-pembicara-pembahas-atau-moderator-pada-kegiatan)\n  - [Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/standar-pelayanan-di-lingkungan-direktorat-jenderal-pajak)\n- [Internasional](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id)\n  - [APA & MAP](https:\/\/pajak.go.id\/en\/apa-map-homepage)\n  - [EOI](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/eoi)\n    - [AEOI](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/eoi\/aeoi)\n      - [CRS](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/eoi\/crs)\n      - [CbCR](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/eoi\/cbcr)\n      - [AEOI-WHT](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/eoi\/aeoi-wht)\n      - [FATCA](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/eoi\/fatca)\n      - [CARF](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/eoi\/carf)\n    - [EOIR](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/eoi\/eoir)\n    - [SEOI](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/eoi\/seoi)\n  - [Tax Treaty](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/tax-treaty)\n    - [Tax Treaty Rates](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/en\/tax-treaty-rates)\n    - [Tax Treaty dan Multilateral Instrument](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/taxtreaty-mli)\n- [Tema](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id)\n  - [UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/uu-hpp)\n  - [Program Pengungkapan Sukarela](https:\/\/pajak.go.id\/id\/PPS)\n  - [DJP Tanggap Covid-19](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/covid19)\n  - [Pajak Digital](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/pajakdigital)\n  - [Infografis](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/halaman-infografis-pajak)\n  - [Jurnal Pajak](https:\/\/ejurnal.pajak.go.id\/)\n  - [Lapor Tahunan](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/lapor-tahunan)\n  - [Buku Elektronik](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/buku-elektronik-page)\n  - [Kerja Sama dan Kemitraan](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/kerja-sama-dan-kemitraan)\n  - [Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/klaster-kemudahan-berusaha-bidang-perpajakan)\n  - [Penegakan Hukum](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/penegakan-hukum)\n  - [FAQ](https:\/\/pajak.go.id\/faq-page)\n  - [Podcast Cermati](https:\/\/www.youtube.com\/playlist?list=PLDDScx7l7xS1tqRfrYTuZVcHzoeIsKv7w)\n  - [Podcast Pamorku](https:\/\/open.spotify.com\/show\/6jOGiW7J1T4B81LYNxttOk?si=DumG1PAmTp-RLdf9p7Fnlw)\n- [Coretax DJP](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id)\n  - [Reformasi Perpajakan DJP](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/reformdjp)\n  - [Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) \\[Coretax\\]](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/reformdjp\/coretax)\n- [Edukasi Pajak](https:\/\/edukasi.pajak.go.id\/)\n  - [Belajar Pajak](https:\/\/pajak.go.id\/index-belajar-pajak\/)\n\n[ID](https:\/\/pajak.go.id\/id) \\| [EN](https:\/\/pajak.go.id\/en\/index-tax)\n\n[LOGIN](https:\/\/coretaxdjp.pajak.go.id\/)\n\n[![Porto](https:\/\/pajak.go.id\/sites\/default\/files\/LogoDJP11%20%281%29.png)](https:\/\/pajak.go.id\/id)\n\n## Main navigation\n- [Beranda](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/index-pajak)\n- [Konsultan Pajak](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/index-konsultan)\n- [PJAP](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/index-pjap)\n- [Seputar Coretax DJP](https:\/\/pajak.go.id\/index.php\/id\/reformdjp\/coretax)\n\n## Breadcrumb\n1. [Beranda](https:\/\/pajak.go.id\/id)\n# Siapa Saja Bisa Pertahankan Kedaulatan Negara\n\n![](https:\/\/pajak.go.id\/sites\/default\/files\/styles\/max_650x650\/public\/2020-01\/bu%20smi_0.jpg?itok=qT8vDZEz)\n\nKam, 06 Feb 2020\n\nOleh: **Muflih Fathoniawan**, pegawai Direktorat Jenderal Pajak\n\nDi kanal media sosial Instagram Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, diunggah foto beliau bersama para petinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Kamis (30\/2) . Dalam keterangannya, Sri Mulyani hadir dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2020. Sri Mulyani menyatakan bahwa anggaran belanja militer Indonesia berada pada urutan ketiga nominal terbesar di antara negara-negara tetangga, namun memiliki rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio total belanja pemerintah terendah.\n\nSri Mulyani juga menyebutkan bahwa dalam komposisi belanja pertahanan masih didominasi alokasi untuk personel TNI. Sedangkan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) belum terbangun. Kondisi ini perlu menjadi perhatian khusus, terlebih akhir-akhir ini kapal asing ilegal yang masuk wilayah Republik Indonesia di perairan Natuna dan mengancam kedaulatan negara.\n\nMemang dalam postur Anggaran Penerimaan dan Belanja Nasional (APBN) 2020, Kementerian Pertahanan mengantongi anggaran paling besar mencapai Rp131,2 triliun, dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.683,5 triliun. Anggaran pada kementerian tersebut naik Rp21,6 triliun dibanding tahun kemarin. Anggaran yang ditetapkan pada September 2019 lalu ini pun naik dari Rancangan APBN sebesar Rp127,4 triliun. Dalam APBN, alokasi ini masuk dalam kategori fungsi pertahanan dengan jenis belanja di antaranya, pengadaan barang dan jasa militer, produksi alutsista industri dalam negeri dan pengembangan industri pertahanan, penyelenggaraan perawatan personel matra darat, laut dan udara.\n\nLantas bagaimana strategi untuk meningkatkan sistem pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara?\n\n1. **Pembebasan Pajak**\n\nPemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.\n\nPada pasal 1 angka 1 beleid tersebut telah dibebaskan dari pengenaan PPN impor Barang Kenapa Pajak di antaranya atas senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI untuk melakukan impor tsb, dan komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri, yang diimpor oleh PT (PERSERO) PINDAD, yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI.\n\nTak hanya pada barang kena pajak impor, pada pasal 2 angka 2 pun disebutkan bahwa barang kena pajak tertentu dibebaskan dari pengenaan PPN, meliputi senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patoli dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT (PERSERO) PINDAD untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI.\n\nPada pasal 2 angka 8 PP 38 Tahun 2003 juga dijelaskan bahwa dibebaskan pengenaan PPN untuk peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan Nasional yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan atau TNI. Sedangkan pada pasal 3 angka 6 disebutkan bahwa jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional.\n\nPemerintah juga telah menerbitkan PP Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan Dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Pada pasal 1 huruf a disebutkan bahwa alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya, dan alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia, alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia yang diimpor oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas impornya tidak dipungut PPN.\n\nTermasuk apabila angkutan tersebut diimpor oleh pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak dipungut PPN sesuai pasal 1 huruf b PP 50 Tahun 2019. Untuk penyerahan alat angkutan tertentu yang tidak impor pun tidak dipungut PPN sesuai dengan pasal 2 huruf a dan b PP 50 Tahun 2019.\n\n1. **Tertib Pajak**\n\nAlokasi anggaran pertahanan tersebut dipenuhi dari berbagai unsur penerimaan negara. Salah satunya penerimaan perpajakan dengan target mencapai Rp1.865,7 triliun. Pajak ini merupakan kontribusi wajib dari seluruh rakyat Indonesia. Semangat gotong royong dengan pajak ini, seluruh lapisan masyarakat bisa turut memenuhi kebutuhan pertahanan Indonesia. Personel TNI yang menjadi garda terdepan menjaga kedaulatan negara, juga secara tidak langsung berkontribusi melalui pajak.\n\nDari penghasilannya dikenakan pajak penghasilan sesuai tarif yang berlaku. Setiap tahun juga turut melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Orang Pribadi dengan benar, lengkap, jelas dan tepat waktu melalui e-Filing. Kewajiban ini sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 8 tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara\/Anggota Tentara Nasional Indonesia\/Kepolisian Republik Indonesia Melalui Efiling.\n\nSiapa saja bisa berperan serta mempertahankan NKRI, tidak hanya kewajiban mutlak TNI. Mulai dari diri sendiri, mulai tertib pajak, dan mulai melaporkan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan di awal waktu. Bisa menggunakan fasilitas e-Filing untuk lapor SPT. Hanya perlu koneksi internet, tanpa perlu repot keluar rumah.\n\nYuk kita bantu negara memenuhi kebutuhan anggarannya. Kita bantu TNI mempertahankan kedaulatan NKRI.\n\n*\\*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.*\n\n- 392 kali dilihat\n\n#### Tajuk Pajak\n![](https:\/\/pajak.go.id\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/2026-02\/WhatsApp%20Image%202026-02-09%20at%2015.31.42%282%29%281%29_0.jpeg?itok=qKZmC9y9)\n\n[Kabar Gembira! Beli Rumah, Diskon PPN 100%](https:\/\/pajak.go.id\/id\/artikel\/kabar-gembira-beli-rumah-diskon-ppn-100)\n\n[Lihat Semua](https:\/\/pajak.go.id\/tajuk-page)\n\n#### Esai Pajak\n![](https:\/\/pajak.go.id\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/2026-03\/Ramadan_compressed%20%281%29_0.jpg?itok=ywCUbfZV)\n\n[Ramadan sebagai Momentum Pembenahan Integritas](https:\/\/pajak.go.id\/id\/artikel\/ramadan-sebagai-momentum-pembenahan-integritas)\n\n[Lihat Semua](https:\/\/pajak.go.id\/esai-page\\)\n\n#### Pesona Indonesia\n![](https:\/\/pajak.go.id\/sites\/default\/files\/styles\/medium\/public\/2025-08\/Pacu%20Jalur.jpeg?itok=WvVGBxFa)\n\n[Pesan dari Tepian Sungai Kuantan](https:\/\/pajak.go.id\/id\/artikel\/pesan-dari-tepian-sungai-kuantan)\n\n[Lihat Semua](https:\/\/pajak.go.id\/pesona-indonesia-page\\)\n\n## **Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh**\n- [PRANALA](https:\/\/pajak.go.id\/)\n- [**Kementerian Keuangan**](https:\/\/www.kemenkeu.go.id\/)\n- [**APBN Kita**](https:\/\/www.kemenkeu.go.id\/apbnkita)\n- [**Edukasi Pajak**](http:\/\/edukasi.pajak.go.id\/)\n- [**Reformasi Perpajakan**](https:\/\/pajak.go.id\/reformdjp\/)\n- [**Prasyarat**](https:\/\/pajak.go.id\/prasyarat-pengguna)\n- [**Hubungi Kami**](https:\/\/pajak.go.id\/hubungi-kami)\n- [**Kritik & Saran**](https:\/\/pajak.go.id\/form\/contact)\n\n##### [![LogoKemenkeuDJP](https:\/\/pajak.go.id\/sites\/default\/files\/2020-01\/Asset%203.svg)](https:\/\/www.kemenkeu.go.id\/)\nJalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190  \n Telp: (+62) 21 - 525 0208\n\n#### Ikuti Kami\n##### @DitjenPajakRI\n\n[![Pengaduan dan Live Chat](https:\/\/pajak.go.id\/sites\/default\/files\/2022-06\/kringp1x.png)](https:\/\/pengaduan.pajak.go.id\/)\n\n![Situs Pajak](https:\/\/pajak.go.id\/sites\/default\/files\/2022-06\/SitusPajak1x.png)\n\nCopyright © 2022 Direktorat Jenderal Pajak.","attrs_readable_markdown":"Oleh: **Muflih Fathoniawan**, pegawai Direktorat Jenderal Pajak\n\nDi kanal media sosial Instagram Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, diunggah foto beliau bersama para petinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Kamis (30\/2) . Dalam keterangannya, Sri Mulyani hadir dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2020. Sri Mulyani menyatakan bahwa anggaran belanja militer Indonesia berada pada urutan ketiga nominal terbesar di antara negara-negara tetangga, namun memiliki rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio total belanja pemerintah terendah.\n\nSri Mulyani juga menyebutkan bahwa dalam komposisi belanja pertahanan masih didominasi alokasi untuk personel TNI. Sedangkan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) belum terbangun. Kondisi ini perlu menjadi perhatian khusus, terlebih akhir-akhir ini kapal asing ilegal yang masuk wilayah Republik Indonesia di perairan Natuna dan mengancam kedaulatan negara.\n\nMemang dalam postur Anggaran Penerimaan dan Belanja Nasional (APBN) 2020, Kementerian Pertahanan mengantongi anggaran paling besar mencapai Rp131,2 triliun, dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.683,5 triliun. Anggaran pada kementerian tersebut naik Rp21,6 triliun dibanding tahun kemarin. Anggaran yang ditetapkan pada September 2019 lalu ini pun naik dari Rancangan APBN sebesar Rp127,4 triliun. Dalam APBN, alokasi ini masuk dalam kategori fungsi pertahanan dengan jenis belanja di antaranya, pengadaan barang dan jasa militer, produksi alutsista industri dalam negeri dan pengembangan industri pertahanan, penyelenggaraan perawatan personel matra darat, laut dan udara.\n\nLantas bagaimana strategi untuk meningkatkan sistem pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara?\n\n1. **Pembebasan Pajak**\n\nPemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.\n\nPada pasal 1 angka 1 beleid tersebut telah dibebaskan dari pengenaan PPN impor Barang Kenapa Pajak di antaranya atas senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI untuk melakukan impor tsb, dan komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri, yang diimpor oleh PT (PERSERO) PINDAD, yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI.\n\nTak hanya pada barang kena pajak impor, pada pasal 2 angka 2 pun disebutkan bahwa barang kena pajak tertentu dibebaskan dari pengenaan PPN, meliputi senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patoli dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT (PERSERO) PINDAD untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI.\n\nPada pasal 2 angka 8 PP 38 Tahun 2003 juga dijelaskan bahwa dibebaskan pengenaan PPN untuk peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan Nasional yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan atau TNI. Sedangkan pada pasal 3 angka 6 disebutkan bahwa jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional.\n\nPemerintah juga telah menerbitkan PP Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan Dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Pada pasal 1 huruf a disebutkan bahwa alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya, dan alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia, alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia yang diimpor oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas impornya tidak dipungut PPN.\n\nTermasuk apabila angkutan tersebut diimpor oleh pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak dipungut PPN sesuai pasal 1 huruf b PP 50 Tahun 2019. Untuk penyerahan alat angkutan tertentu yang tidak impor pun tidak dipungut PPN sesuai dengan pasal 2 huruf a dan b PP 50 Tahun 2019.\n\n1. **Tertib Pajak**\n\nAlokasi anggaran pertahanan tersebut dipenuhi dari berbagai unsur penerimaan negara. Salah satunya penerimaan perpajakan dengan target mencapai Rp1.865,7 triliun. Pajak ini merupakan kontribusi wajib dari seluruh rakyat Indonesia. Semangat gotong royong dengan pajak ini, seluruh lapisan masyarakat bisa turut memenuhi kebutuhan pertahanan Indonesia. Personel TNI yang menjadi garda terdepan menjaga kedaulatan negara, juga secara tidak langsung berkontribusi melalui pajak.\n\nDari penghasilannya dikenakan pajak penghasilan sesuai tarif yang berlaku. Setiap tahun juga turut melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Orang Pribadi dengan benar, lengkap, jelas dan tepat waktu melalui e-Filing. Kewajiban ini sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 8 tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara\/Anggota Tentara Nasional Indonesia\/Kepolisian Republik Indonesia Melalui Efiling.\n\nSiapa saja bisa berperan serta mempertahankan NKRI, tidak hanya kewajiban mutlak TNI. Mulai dari diri sendiri, mulai tertib pajak, dan mulai melaporkan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan di awal waktu. Bisa menggunakan fasilitas e-Filing untuk lapor SPT. Hanya perlu koneksi internet, tanpa perlu repot keluar rumah.\n\nYuk kita bantu negara memenuhi kebutuhan anggarannya. Kita bantu TNI mempertahankan kedaulatan NKRI.\n\n*\\*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.*","meta_canonical":"id,go,pajak!\/id\/artikel\/siapa-saja-bisa-pertahankan-kedaulatan-negara h80"}

3. Robots.txt Check

Query:

Response:

4. Spam/Ban Check

Query:

Response:

5. Seen Status Check

ℹ️ Skipped - page is already crawled

🚫

NOT INDEXABLE

✅

CRAWLED

1 month ago

🤖

ROBOTS ALLOWED

Page Info Filters

Filter	Status	Condition	Details
HTTP status	PASS	`download_http_code = 200`	HTTP 200
Age cutoff	PASS	`download_stamp > now() - 6 MONTH`	1.3 months ago
History drop	PASS	`isNull(history_drop_reason)`	No drop reason
Spam/ban	PASS	`fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0`	ml_spam_score=0
Canonical	FAIL	`meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed`	id,go,pajak!/id/artikel/siapa-saja-bisa-pertahankan-kedaulatan-negara h80

Page Details

Property	Value
URL	https://pajak.go.id/id/artikel/siapa-saja-bisa-pertahankan-kedaulatan-negara
Last Crawled	2026-03-08 15:32:42 (1 month ago)
First Indexed	2020-02-07 21:22:29 (6 years ago)
HTTP Status Code	200
Meta Title	Siapa Saja Bisa Pertahankan Kedaulatan Negara \| Direktorat Jenderal Pajak
Meta Description	Oleh: Muflih Fathoniawan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Di kanal media sosial Instagram Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, diunggah foto beliau bersama para petinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Kamis (30/2) . Dalam keterangannya, Sri Mulyani hadir dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2020. Sri Mulyani menyatakan bahwa anggaran belanja militer Indonesia berada pada urutan ketiga nominal terbesar di antara negara-negara tetangga, namun memiliki rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio total belanja pemerintah terendah.
Meta Canonical	id,go,pajak!/id/artikel/siapa-saja-bisa-pertahankan-kedaulatan-negara h80
Boilerpipe Text	Oleh: Muflih Fathoniawan , pegawai Direktorat Jenderal Pajak Di kanal media sosial Instagram Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, diunggah foto beliau bersama para petinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Kamis (30/2) . Dalam keterangannya, Sri Mulyani hadir dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2020. Sri Mulyani menyatakan bahwa anggaran belanja militer Indonesia berada pada urutan ketiga nominal terbesar di antara negara-negara tetangga, namun memiliki rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio total belanja pemerintah terendah. Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa dalam komposisi belanja pertahanan masih didominasi alokasi untuk personel TNI. Sedangkan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) belum terbangun. Kondisi ini perlu menjadi perhatian khusus, terlebih akhir-akhir ini kapal asing ilegal yang masuk wilayah Republik Indonesia di perairan Natuna dan mengancam kedaulatan negara. Memang dalam postur Anggaran Penerimaan dan Belanja Nasional (APBN) 2020, Kementerian Pertahanan mengantongi anggaran paling besar mencapai Rp131,2 triliun, dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.683,5 triliun. Anggaran pada kementerian tersebut naik Rp21,6 triliun dibanding tahun kemarin. Anggaran yang ditetapkan pada September 2019 lalu ini pun naik dari Rancangan APBN sebesar Rp127,4 triliun. Dalam APBN, alokasi ini masuk dalam kategori fungsi pertahanan dengan jenis belanja di antaranya, pengadaan barang dan jasa militer, produksi alutsista industri dalam negeri dan pengembangan industri pertahanan, penyelenggaraan perawatan personel matra darat, laut dan udara. Lantas bagaimana strategi untuk meningkatkan sistem pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara? Pembebasan Pajak Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Pada pasal 1 angka 1 beleid tersebut telah dibebaskan dari pengenaan PPN impor Barang Kenapa Pajak di antaranya atas senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI untuk melakukan impor tsb, dan komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri, yang diimpor oleh PT (PERSERO) PINDAD, yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI. Tak hanya pada barang kena pajak impor, pada pasal 2 angka 2 pun disebutkan bahwa barang kena pajak tertentu dibebaskan dari pengenaan PPN, meliputi senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patoli dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT (PERSERO) PINDAD untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI. Pada pasal 2 angka 8 PP 38 Tahun 2003 juga dijelaskan bahwa dibebaskan pengenaan PPN untuk peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan Nasional yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan atau TNI. Sedangkan pada pasal 3 angka 6 disebutkan bahwa jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional. Pemerintah juga telah menerbitkan PP Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan Dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Pada pasal 1 huruf a disebutkan bahwa alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya, dan alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia, alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia yang diimpor oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas impornya tidak dipungut PPN. Termasuk apabila angkutan tersebut diimpor oleh pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak dipungut PPN sesuai pasal 1 huruf b PP 50 Tahun 2019. Untuk penyerahan alat angkutan tertentu yang tidak impor pun tidak dipungut PPN sesuai dengan pasal 2 huruf a dan b PP 50 Tahun 2019. Tertib Pajak Alokasi anggaran pertahanan tersebut dipenuhi dari berbagai unsur penerimaan negara. Salah satunya penerimaan perpajakan dengan target mencapai Rp1.865,7 triliun. Pajak ini merupakan kontribusi wajib dari seluruh rakyat Indonesia. Semangat gotong royong dengan pajak ini, seluruh lapisan masyarakat bisa turut memenuhi kebutuhan pertahanan Indonesia. Personel TNI yang menjadi garda terdepan menjaga kedaulatan negara, juga secara tidak langsung berkontribusi melalui pajak. Dari penghasilannya dikenakan pajak penghasilan sesuai tarif yang berlaku. Setiap tahun juga turut melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Orang Pribadi dengan benar, lengkap, jelas dan tepat waktu melalui e-Filing. Kewajiban ini sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 8 tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia Melalui Efiling. Siapa saja bisa berperan serta mempertahankan NKRI, tidak hanya kewajiban mutlak TNI. Mulai dari diri sendiri, mulai tertib pajak, dan mulai melaporkan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan di awal waktu. Bisa menggunakan fasilitas e-Filing untuk lapor SPT. Hanya perlu koneksi internet, tanpa perlu repot keluar rumah. Yuk kita bantu negara memenuhi kebutuhan anggarannya. Kita bantu TNI mempertahankan kedaulatan NKRI. *) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.
Markdown	[Lompat ke isi utama](https://pajak.go.id/id/artikel/siapa-saja-bisa-pertahankan-kedaulatan-negara#main-content) ## Navigasi kedua - [Profil](https://pajak.go.id/index.php/id) - [Overview](https://pajak.go.id/index.php/id/selayang-pandang) - [Visi, Misi, Tujuan, dan Maklumat Pelayanan](https://pajak.go.id/index.php/id/visi-misi-tujuan-dan-maklumat-pelayanan) - [Tugas dan Fungsi](https://pajak.go.id/index.php/id/tugas-dan-fungsi-0) - [Logo DJP](https://pajak.go.id/index.php/id/logo-direktorat-jenderal-pajak) - [Kode Etik dan Kode Perilaku](https://pajak.go.id/index.php/id/kode-etik-dan-kode-perilaku) - [Struktur Organisasi](https://pajak.go.id/index.php/id/struktur-organisasi) - [Daftar Pejabat](https://pajak.go.id/index.php/id/daftar-pejabat-page) - [Unit Kerja](https://pajak.go.id/index.php/id/unit-kerja) - [Hasil Survei](https://pajak.go.id/index.php/id/halaman-infografis-pajak) - [Peraturan](https://pajak.go.id/index.php/id) - [Peraturan](https://pajak.go.id/index.php/id/peraturan) - [Kurs](https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kurs-pajak) - [Tarif Bunga](https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kmk-tarif-bunga) - [Unduh](https://pajak.go.id/index.php/id) - [Aplikasi Perpajakan](https://pajak.go.id/index.php/id/aplikasi-page) - [Formulir Perpajakan](https://pajak.go.id/index.php/id/formulir-page) - [Informasi Publik](https://pajak.go.id/index.php/id) - [Daftar Informasi Publik](https://pajak.go.id/index.php/id) - [Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diinformasikan Secara Berkala](https://pajak.go.id/index.php/id/informasi-yang-wajib-disediakan-dan-diumumkan-secara-berkala) - [Daftar Informasi yang Wajib Diumumkan Dengan Serta Merta](https://pajak.go.id/index.php/id/informasi-yang-wajib-diumumkan-secara-serta-merta) - [Daftar Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat](https://pajak.go.id/index.php/id/informasi-publik-tersedia-setiap-saat) - [Anggaran dan Realisasi Keuangan](https://pajak.go.id/index.php/id) - [Rencana Kerja dan Anggaran](https://pajak.go.id/index.php/id/rencana-kerja-dan-anggaran-0) - [Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran](https://pajak.go.id/index.php/id/daftar-isian-pelaksanaan-anggaran) - [Realisasi Belanja](https://pajak.go.id/index.php/id/realisasi-belanja) - [Laporan Keuangan DJP](https://pajak.go.id/index.php/id/keuangan-page) - [Transparansi Kinerja Ditjen Pajak](https://pajak.go.id/index.php/id) - [Sasaran dan Rencana Strategis](https://pajak.go.id/index.php/id/sasaran-dan-rencana-strategis-2020-2024-direktorat-jenderal-pajak) - [Rencana Kerja Ditjen Pajak](https://pajak.go.id/index.php/id/rencana-kerja-ditjen-pajak) - [Laporan Kinerja DJP](https://pajak.go.id/index.php/id/kinerja-page) - [Laporan Kinerja Unit Kerja](https://pajak.go.id/laporan-kinerja-unit-kerja) - [Laporan Tahunan DJP](https://pajak.go.id/index.php/id/tahunan-page) - [Realisasi Pendapatan Pajak](https://pajak.go.id/index.php/id/realisasi-pendapatan) - [Layanan Digital](https://pajak.go.id/layanan-digital/) - [PPID](https://pajak.go.id/index.php/id/akses-informasi-publik-melalui-layanan-ppid) - [Profil PPID DJP](https://pajak.go.id/index.php/id/gambaran-singkat-pembentukan-ppid-tingkat-i) - [Regulasi Informasi Publik](https://pajak.go.id/index.php/id/regulasi-ppid) - [Prosedur Permohonan](https://pajak.go.id/index.php/id/prosedur-permohonan) - [Laporan PPID](https://pajak.go.id/index.php/id/laporan-ppid) - [Statistik Akses Informasi Publik](https://pajak.go.id/index.php/id/statistik-akses-informasi-publik) - [Jalur dan Waktu Layanan](https://pajak.go.id/index.php/id/jalur-dan-waktu-layanan) - [Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang](https://pajak.go.id/index.php/id/saluran-pengaduan) - [Penyediaan Pembicara, Pembahas, atau Moderator pada Kegiatan](https://pajak.go.id/index.php/id/penyediaan-pembicara-pembahas-atau-moderator-pada-kegiatan) - [Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak](https://pajak.go.id/index.php/id/standar-pelayanan-di-lingkungan-direktorat-jenderal-pajak) - [Internasional](https://pajak.go.id/index.php/id) - [APA & MAP](https://pajak.go.id/en/apa-map-homepage) - [EOI](https://pajak.go.id/index.php/id/eoi) - [AEOI](https://pajak.go.id/index.php/id/eoi/aeoi) - [CRS](https://pajak.go.id/index.php/id/eoi/crs) - [CbCR](https://pajak.go.id/index.php/id/eoi/cbcr) - [AEOI-WHT](https://pajak.go.id/index.php/id/eoi/aeoi-wht) - [FATCA](https://pajak.go.id/index.php/id/eoi/fatca) - [CARF](https://pajak.go.id/index.php/id/eoi/carf) - [EOIR](https://pajak.go.id/index.php/id/eoi/eoir) - [SEOI](https://pajak.go.id/index.php/id/eoi/seoi) - [Tax Treaty](https://pajak.go.id/index.php/id/tax-treaty) - [Tax Treaty Rates](https://pajak.go.id/index.php/en/tax-treaty-rates) - [Tax Treaty dan Multilateral Instrument](https://pajak.go.id/index.php/id/taxtreaty-mli) - [Tema](https://pajak.go.id/index.php/id) - [UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan](https://pajak.go.id/index.php/id/uu-hpp) - [Program Pengungkapan Sukarela](https://pajak.go.id/id/PPS) - [DJP Tanggap Covid-19](https://pajak.go.id/index.php/id/covid19) - [Pajak Digital](https://pajak.go.id/index.php/id/pajakdigital) - [Infografis](https://pajak.go.id/index.php/id/halaman-infografis-pajak) - [Jurnal Pajak](https://ejurnal.pajak.go.id/) - [Lapor Tahunan](https://pajak.go.id/index.php/id/lapor-tahunan) - [Buku Elektronik](https://pajak.go.id/index.php/id/buku-elektronik-page) - [Kerja Sama dan Kemitraan](https://pajak.go.id/index.php/id/kerja-sama-dan-kemitraan) - [Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan](https://pajak.go.id/index.php/id/klaster-kemudahan-berusaha-bidang-perpajakan) - [Penegakan Hukum](https://pajak.go.id/index.php/id/penegakan-hukum) - [FAQ](https://pajak.go.id/faq-page) - [Podcast Cermati](https://www.youtube.com/playlist?list=PLDDScx7l7xS1tqRfrYTuZVcHzoeIsKv7w) - [Podcast Pamorku](https://open.spotify.com/show/6jOGiW7J1T4B81LYNxttOk?si=DumG1PAmTp-RLdf9p7Fnlw) - [Coretax DJP](https://pajak.go.id/index.php/id) - [Reformasi Perpajakan DJP](https://pajak.go.id/index.php/id/reformdjp) - [Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) \[Coretax\]](https://pajak.go.id/index.php/id/reformdjp/coretax) - [Edukasi Pajak](https://edukasi.pajak.go.id/) - [Belajar Pajak](https://pajak.go.id/index-belajar-pajak/) [ID](https://pajak.go.id/id) \\| [EN](https://pajak.go.id/en/index-tax) [LOGIN](https://coretaxdjp.pajak.go.id/) [![Porto](https://pajak.go.id/sites/default/files/LogoDJP11%20%281%29.png)](https://pajak.go.id/id) ## Main navigation - [Beranda](https://pajak.go.id/index.php/id/index-pajak) - [Konsultan Pajak](https://pajak.go.id/index.php/id/index-konsultan) - [PJAP](https://pajak.go.id/index.php/id/index-pjap) - [Seputar Coretax DJP](https://pajak.go.id/index.php/id/reformdjp/coretax) ## Breadcrumb 1. [Beranda](https://pajak.go.id/id) # Siapa Saja Bisa Pertahankan Kedaulatan Negara ![](https://pajak.go.id/sites/default/files/styles/max_650x650/public/2020-01/bu%20smi_0.jpg?itok=qT8vDZEz) Kam, 06 Feb 2020 Oleh: Muflih Fathoniawan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Di kanal media sosial Instagram Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, diunggah foto beliau bersama para petinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Kamis (30/2) . Dalam keterangannya, Sri Mulyani hadir dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2020. Sri Mulyani menyatakan bahwa anggaran belanja militer Indonesia berada pada urutan ketiga nominal terbesar di antara negara-negara tetangga, namun memiliki rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio total belanja pemerintah terendah. Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa dalam komposisi belanja pertahanan masih didominasi alokasi untuk personel TNI. Sedangkan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) belum terbangun. Kondisi ini perlu menjadi perhatian khusus, terlebih akhir-akhir ini kapal asing ilegal yang masuk wilayah Republik Indonesia di perairan Natuna dan mengancam kedaulatan negara. Memang dalam postur Anggaran Penerimaan dan Belanja Nasional (APBN) 2020, Kementerian Pertahanan mengantongi anggaran paling besar mencapai Rp131,2 triliun, dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.683,5 triliun. Anggaran pada kementerian tersebut naik Rp21,6 triliun dibanding tahun kemarin. Anggaran yang ditetapkan pada September 2019 lalu ini pun naik dari Rancangan APBN sebesar Rp127,4 triliun. Dalam APBN, alokasi ini masuk dalam kategori fungsi pertahanan dengan jenis belanja di antaranya, pengadaan barang dan jasa militer, produksi alutsista industri dalam negeri dan pengembangan industri pertahanan, penyelenggaraan perawatan personel matra darat, laut dan udara. Lantas bagaimana strategi untuk meningkatkan sistem pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara? 1. Pembebasan Pajak Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Pada pasal 1 angka 1 beleid tersebut telah dibebaskan dari pengenaan PPN impor Barang Kenapa Pajak di antaranya atas senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI untuk melakukan impor tsb, dan komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri, yang diimpor oleh PT (PERSERO) PINDAD, yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI. Tak hanya pada barang kena pajak impor, pada pasal 2 angka 2 pun disebutkan bahwa barang kena pajak tertentu dibebaskan dari pengenaan PPN, meliputi senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patoli dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT (PERSERO) PINDAD untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI. Pada pasal 2 angka 8 PP 38 Tahun 2003 juga dijelaskan bahwa dibebaskan pengenaan PPN untuk peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan Nasional yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan atau TNI. Sedangkan pada pasal 3 angka 6 disebutkan bahwa jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional. Pemerintah juga telah menerbitkan PP Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan Dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Pada pasal 1 huruf a disebutkan bahwa alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya, dan alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia, alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia yang diimpor oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas impornya tidak dipungut PPN. Termasuk apabila angkutan tersebut diimpor oleh pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak dipungut PPN sesuai pasal 1 huruf b PP 50 Tahun 2019. Untuk penyerahan alat angkutan tertentu yang tidak impor pun tidak dipungut PPN sesuai dengan pasal 2 huruf a dan b PP 50 Tahun 2019. 1. Tertib Pajak Alokasi anggaran pertahanan tersebut dipenuhi dari berbagai unsur penerimaan negara. Salah satunya penerimaan perpajakan dengan target mencapai Rp1.865,7 triliun. Pajak ini merupakan kontribusi wajib dari seluruh rakyat Indonesia. Semangat gotong royong dengan pajak ini, seluruh lapisan masyarakat bisa turut memenuhi kebutuhan pertahanan Indonesia. Personel TNI yang menjadi garda terdepan menjaga kedaulatan negara, juga secara tidak langsung berkontribusi melalui pajak. Dari penghasilannya dikenakan pajak penghasilan sesuai tarif yang berlaku. Setiap tahun juga turut melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Orang Pribadi dengan benar, lengkap, jelas dan tepat waktu melalui e-Filing. Kewajiban ini sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 8 tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia Melalui Efiling. Siapa saja bisa berperan serta mempertahankan NKRI, tidak hanya kewajiban mutlak TNI. Mulai dari diri sendiri, mulai tertib pajak, dan mulai melaporkan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan di awal waktu. Bisa menggunakan fasilitas e-Filing untuk lapor SPT. Hanya perlu koneksi internet, tanpa perlu repot keluar rumah. Yuk kita bantu negara memenuhi kebutuhan anggarannya. Kita bantu TNI mempertahankan kedaulatan NKRI. \) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.* - 392 kali dilihat #### Tajuk Pajak ![](https://pajak.go.id/sites/default/files/styles/medium/public/2026-02/WhatsApp%20Image%202026-02-09%20at%2015.31.42%282%29%281%29_0.jpeg?itok=qKZmC9y9) [Kabar Gembira! Beli Rumah, Diskon PPN 100%](https://pajak.go.id/id/artikel/kabar-gembira-beli-rumah-diskon-ppn-100) [Lihat Semua](https://pajak.go.id/tajuk-page) #### Esai Pajak ![](https://pajak.go.id/sites/default/files/styles/medium/public/2026-03/Ramadan_compressed%20%281%29_0.jpg?itok=ywCUbfZV) [Ramadan sebagai Momentum Pembenahan Integritas](https://pajak.go.id/id/artikel/ramadan-sebagai-momentum-pembenahan-integritas) [Lihat Semua](https://pajak.go.id/esai-page\) #### Pesona Indonesia ![](https://pajak.go.id/sites/default/files/styles/medium/public/2025-08/Pacu%20Jalur.jpeg?itok=WvVGBxFa) [Pesan dari Tepian Sungai Kuantan](https://pajak.go.id/id/artikel/pesan-dari-tepian-sungai-kuantan) [Lihat Semua](https://pajak.go.id/pesona-indonesia-page\) ## Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh - [PRANALA](https://pajak.go.id/) - [Kementerian Keuangan](https://www.kemenkeu.go.id/) - [APBN Kita](https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita) - [Edukasi Pajak](http://edukasi.pajak.go.id/) - [Reformasi Perpajakan](https://pajak.go.id/reformdjp/) - [Prasyarat](https://pajak.go.id/prasyarat-pengguna) - [Hubungi Kami](https://pajak.go.id/hubungi-kami) - [Kritik & Saran](https://pajak.go.id/form/contact) ##### [![LogoKemenkeuDJP](https://pajak.go.id/sites/default/files/2020-01/Asset%203.svg)](https://www.kemenkeu.go.id/) Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190 Telp: (+62) 21 - 525 0208 #### Ikuti Kami ##### @DitjenPajakRI [![Pengaduan dan Live Chat](https://pajak.go.id/sites/default/files/2022-06/kringp1x.png)](https://pengaduan.pajak.go.id/) ![Situs Pajak](https://pajak.go.id/sites/default/files/2022-06/SitusPajak1x.png) Copyright © 2022 Direktorat Jenderal Pajak.
Readable Markdown	Oleh: Muflih Fathoniawan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Di kanal media sosial Instagram Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, diunggah foto beliau bersama para petinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Kamis (30/2) . Dalam keterangannya, Sri Mulyani hadir dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2020. Sri Mulyani menyatakan bahwa anggaran belanja militer Indonesia berada pada urutan ketiga nominal terbesar di antara negara-negara tetangga, namun memiliki rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio total belanja pemerintah terendah. Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa dalam komposisi belanja pertahanan masih didominasi alokasi untuk personel TNI. Sedangkan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) belum terbangun. Kondisi ini perlu menjadi perhatian khusus, terlebih akhir-akhir ini kapal asing ilegal yang masuk wilayah Republik Indonesia di perairan Natuna dan mengancam kedaulatan negara. Memang dalam postur Anggaran Penerimaan dan Belanja Nasional (APBN) 2020, Kementerian Pertahanan mengantongi anggaran paling besar mencapai Rp131,2 triliun, dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.683,5 triliun. Anggaran pada kementerian tersebut naik Rp21,6 triliun dibanding tahun kemarin. Anggaran yang ditetapkan pada September 2019 lalu ini pun naik dari Rancangan APBN sebesar Rp127,4 triliun. Dalam APBN, alokasi ini masuk dalam kategori fungsi pertahanan dengan jenis belanja di antaranya, pengadaan barang dan jasa militer, produksi alutsista industri dalam negeri dan pengembangan industri pertahanan, penyelenggaraan perawatan personel matra darat, laut dan udara. Lantas bagaimana strategi untuk meningkatkan sistem pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara? 1. Pembebasan Pajak Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Pada pasal 1 angka 1 beleid tersebut telah dibebaskan dari pengenaan PPN impor Barang Kenapa Pajak di antaranya atas senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI untuk melakukan impor tsb, dan komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri, yang diimpor oleh PT (PERSERO) PINDAD, yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI. Tak hanya pada barang kena pajak impor, pada pasal 2 angka 2 pun disebutkan bahwa barang kena pajak tertentu dibebaskan dari pengenaan PPN, meliputi senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patoli dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT (PERSERO) PINDAD untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI. Pada pasal 2 angka 8 PP 38 Tahun 2003 juga dijelaskan bahwa dibebaskan pengenaan PPN untuk peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan Nasional yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan atau TNI. Sedangkan pada pasal 3 angka 6 disebutkan bahwa jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional. Pemerintah juga telah menerbitkan PP Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan Dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Pada pasal 1 huruf a disebutkan bahwa alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya, dan alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia, alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia yang diimpor oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas impornya tidak dipungut PPN. Termasuk apabila angkutan tersebut diimpor oleh pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak dipungut PPN sesuai pasal 1 huruf b PP 50 Tahun 2019. Untuk penyerahan alat angkutan tertentu yang tidak impor pun tidak dipungut PPN sesuai dengan pasal 2 huruf a dan b PP 50 Tahun 2019. 1. Tertib Pajak Alokasi anggaran pertahanan tersebut dipenuhi dari berbagai unsur penerimaan negara. Salah satunya penerimaan perpajakan dengan target mencapai Rp1.865,7 triliun. Pajak ini merupakan kontribusi wajib dari seluruh rakyat Indonesia. Semangat gotong royong dengan pajak ini, seluruh lapisan masyarakat bisa turut memenuhi kebutuhan pertahanan Indonesia. Personel TNI yang menjadi garda terdepan menjaga kedaulatan negara, juga secara tidak langsung berkontribusi melalui pajak. Dari penghasilannya dikenakan pajak penghasilan sesuai tarif yang berlaku. Setiap tahun juga turut melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Orang Pribadi dengan benar, lengkap, jelas dan tepat waktu melalui e-Filing. Kewajiban ini sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 8 tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia Melalui Efiling. Siapa saja bisa berperan serta mempertahankan NKRI, tidak hanya kewajiban mutlak TNI. Mulai dari diri sendiri, mulai tertib pajak, dan mulai melaporkan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan di awal waktu. Bisa menggunakan fasilitas e-Filing untuk lapor SPT. Hanya perlu koneksi internet, tanpa perlu repot keluar rumah. Yuk kita bantu negara memenuhi kebutuhan anggarannya. Kita bantu TNI mempertahankan kedaulatan NKRI. \) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.*
Shard	170 (laksa)
Root Hash	8374074798249820370
Unparsed URL	id,go,pajak!/id/artikel/siapa-saja-bisa-pertahankan-kedaulatan-negara s443